BUDIYANTO SIDIKI: SOAL KELANJUTAN JALAN RINGROAD GORONTALO DI RAKOR RKP KEMENTRIAN BPN/BAPPENAS RI

Suasana saat rapat akan dimulai dan dimpimpin oleh Menteri Bappenas

MG Jakarta.Pemerintah pusat melalui kementerian BPN/BAPPENAS RI melakukan rapat koordinasi penyusunan RKP ( Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 bertempat di salah satu ruangan lantai dasar kantor kementerian BPN/BAPPENAS , Jalan Imam Bonjol Jakarta pusat, pada Selasa  03/03 2021

Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Suharso Monoarfa selaku Mentri BPN/BAPPENAS itu mengusung tema “ Memperkokoh Sinergitas Pusat – Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJPM 2020-2024” dilaksanakan secara tertutup yang dihadiri oleh seluruh Gubernur di Indonesia yang jadwal dan waktunya di bagi perkelompok wilayah setiap pertemuan.

Suasana Foto bersama Menteri dan para Gubernur usai RAKOR

Rusli Habibie selaku Gubernur Gorontalo di dampingi kepala BAPEDA provinsi Gorontalo mendapat giliran sesi ke2 bersamaan dengan para Gubernur dari wilayah Sulawesi seperti Gubernur SULUT, Gubernur Sul-Sel, Gubernur Sul-Bar, dan Gubernur Sulawesi Tenggara berserta kepala BAPEDA daerahnya masing-masing.

Budiyanto Sidiki kepala BAPEDA provinsi Gorontalo saat ditemui usai rapat tersebut mengatakan, RAKOR ini adalah presentasi terkait dengan rencana kerja yang menjadi Prioriti Scale (skala prioritas) setiap kepala daerah khusus untuk tahun 2021 mendatang.

Setiap kepala daerah yang hadir dalam rapat itu, oleh Suharho Monoarfa  selaku Menteri BPN/BAPENAS RI, meminta dan diberi kesempatan selama 15 (lima belas) menit kepada semua kepala daerah yang hadir agar memaparkan semua program kerja pembangunan daerah masing-masing yang menjadi skala prioritas untuk tahun 2011 mendatang.

Meskipun tetap mengacu pada RJPM 2020-2024 tetapi RAKOR ini paparan khusus untuk program kerja tahun 2021.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie alhamdulilah berhasil memaparkan bahkan dapat meyakinkan kepada  Menteri BPN/BAPENAS RI beberapa program yang akan dikerjakan dan  menjadi major Project pemerintah provinsi Gorontalo khusus untuk tahun anggaran 2021 mendatang. Ujarnya

Budiyanto Sidiki saat mendampingi Gubernur Gorontalo di RKP 2021

Budi (sapaan akrabnya ) menambahkan, di tengah keterbatasan keuangan negara maka Gubernur Gorontalo mengusulkan 3 ( Tiga) rencana kerja pemerintah Gorontalo yang dan tetap fokus pada pembangungan infrastruktur yaitu : Pertama, soal kelanjutan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ringroad ( GOR) yang saat ini masih dalam tahap segment 3 dan selama ini terkendela dengan proses klase. Gubernur Gorontalo memaparkan hal ini karena menindaklanjuti soal janji presiden terkait dengan pembebasan lahan di Gorontalo.

Tapi untuk pembebasan lahan masih perlu pembahasan yang lebih teknis lagi dengan kementrian BAPENAS dan kementrian PUPR. Karena hal ini tidak biasa. Sebab, biasanya soal pembebasan lahan diserahkan kepada daerah masing-masing.

Kedua, adalah jalan akses penghubung dari Manado ke Gorontalo lewat jalan selatan.

Ketiga, soal SPAM ( Sistim Penyediaan Air Minum ) Regional untuk kebutuhan air baku dan air minum yang diharapkan dapat mendukung supply air dari PDAM di Gorontalo untuk kebutuhan masyarakat di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sebab saat ini PDAM Goronalo baru mampu memenuhi kebutuhan air hanya 60% ( enam puluh  persen) sebab air baku di Gorontalo sangat terbatas.

Selain itu soal revitalisasi danau limboto serta penambahan lahan Run Way untuk memenuhi syarat kebutuhan embarkasi haji. Meskipun telah menjadi program kerja  strategis nasional, tetap didorong agar masuk di tahun anggaran RKP 2021.

Usulan tambahan yang dipaparkan oleh Gubernur pembangunan dan sedang ditangani oleh Pemerintah Gorontalo diantaranya adalah pembangunan Islamic Center. Bahkan Gubernur juga menutup dengan usulan tambahan terakhir yaitu rencana pembangunan rumah sakit di Gorontalo. Alasan mengusulkan pembangunan rumah sakit ini, karena terkait dengan penanganan SKPBU (Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) yang sedang ditangani secara bersama-sama antara pusat dan daerah. 

Usulan tambahan ini diberi apresiasi oleh menteri Bappenas bahkan Gorontalo bisa dijadikan contoh karena ditengah keterbatasan anggaran, maka Skema KPBU Gorontalo itu menjadi contoh bagi kepala daerah lainya agar ditengah – tengah minimnya ketersediaan dana baik pusat maupun daerah, SKPBU harus menjadi contoh untuk mengatasi kekekurangan pembiayaan tersebut khususnya untuk kebutuhan layanan sosial seperti rumah sakit.

Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si.

Budi berharap, semua usulan yang telah dipaparkan oleh Gubernur Gorontalo di RAKOR RKP 2021 tersebut tentu adalah menjadi penajaman rencana kerja pemerintah untuk tahun 2021. Maka, secara teknis pula tentu masih akan dibahas terkait dengan berbagai persyaratan dan dukungan pemerintah pusat sebelum ditetapkan menjadi RKP tahun 2021. Demikian ujar Budiyanto Sidiki, S.Sos, M.Si,  (nama lengkapnya) Berita & gambar by Ibrahim